Kecamatan Japara

Senin, 17 Maret 2014

Pengobatan Gratis Tanpa Politis

Tidak bisa dipungkiri, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga berobat menjadi prioritas pertama bilamana seseorang terjangkit suatu penyakit. faktor Kemampuan keuangan, jarak tempuh ke tempat pelayanan kesehatan, dan faktor kemudahan berobat menjadi alasan kuat masih banyaknya masyarakat desa khususnya kaum RTM  yang sampai dengan saat ini belum mau berobat. Padahal merekapun menginginkan sehat sebagai modal mereka berkarya dan kita harapkan dapat menjadi aktor pembangunan di desanya, pantas saja jika pada Musyawarah Antar Desa ( MAD) LPJ sebelumnya dimana saat itu banyak dihadiri dari keterwakilan RTM memutuskan penggunaan dana sosial salah satunya diperuntukan untuk pengobatan gratis.

Acara yang  mulai tanggal 10 Maret 2014 dan akan berakhir 24 Maret 2014 ini diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Japara bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten Kuningan mendapat respon positip dari masyarakat, terbukti kartu pengobatan tahap pertama yang tercetak 1000 lembar telah habis dipesan masyarakat, ciri utama dari pelayanan kesehatan ini betul-betul gratis dengan prosedur pendaftaran sangat sederhana, karena kades masing-masing desa yang mengetahui persis kondisi kesehatan masyaraktnya langsung turun ketengah masyarakat untuk menyebar kartu kesehatan ala PNPM ini.

Dari pantauan langsung pelaksanaan di lapangan terasa begitu tersentuh melihat masyarakat yang didominasi usia lanjut, rela antri berduyun-duyun datang ke balai desa masing-masing untuk berobat

Tidak dipungkiri pelaksanaan pengobatan gratis bersamaan dengan tahun politik awalnya penuh dengan praduga dari pihak yang memiliki kepentingan Pileg, bahwa program ini disponsori oleh partai/caleg yang akan pentas 9 April nanti, namun setelah dijelaskan bahwa kegiatan ini murni dari PNPM dan tanpa unsur politis akhirnya masyarakat  memahami.

Tentu saja kegiatan ini  menambah deretan panjang tentang keberadaan PNPM MPd  yang kehadirannya selalu ditunggu karena dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perdesaan khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Kecamatan Luragung

 

Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten Kuningan untuk tahun ini hanya sebesar Rp. 33.165.000.000. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang dapat mencapai Rp. 33.445.000.000.

Pengurangan ini terjadi karena PNPM di Kecamatan Luragung yang tahun 2013 bermasalah. Sehingga, kecamatan tersebut tahun ini tidak mendapatkan kembali PNPM.

“Iya dana PNPM dari pusat turun karena Kecamatan Luragung bermasalah,”kata Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan, Gunarto, M.Si.

Dikatakannya, PNPM 2014 totalnya ada Rp. 34.000.000.000 yakni dari APBN sebesar Rp. 33.165.000.000 dan dari APBD sebesar 5 persen sebagai pendamping Rp.1.735.000.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2013) yang total PNPM mandiri pedesaannya hingga Rp. 35.200.000.000 dengan rincian, dari pemerintah pusat Rp. 33.445.000.000 dan dari APBD sebesar Rp. 1.755.000.000.

“Dana PNPM Mandiri dari pemerintah pusat ini sudah dipastikan melalui SK dari pemerintah pusat. Kita tinggal menunggu teknis daerah mana saja yang akan menerimanya,”ucapnya.

---

Kecamatan Kadugede

KADUGEDE – Progresivitas UPK PNPM-MP (Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Kadugede terus melejit. Meski terbilang UPK bungsu di Kuningan, namun dalam setiap tahunnya berhasil memunculkan angka surplus yang cukup menggembirakan.
Untuk 2013 saja, surplus UPK mencapai Rp200 juta, sehingga mampu menebar beasiswa kepada 200 siswa SD kurang mampu. Kemarin (13/3) di Balai Desa Kadugede, UPK tersebut mengumpulkan ratusan siswa-siswi SD cakupan Kecamatan Kadugede. Sedikitnya 200 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, diberikan beasiswa yang disisihkan dari surplus 2013 sebesar 15 persen.
“Ini merupakan kegiatan CSR (corporate sosial responsibiliti) yang kami laksanakan secara rutin. Kali ini berbentuk pemberian beasiswa kepada siswa dan siswi SD di Kecamatan Kadugede. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kami memberikan santunan kepada panti jompo dan anak yatim,” terang Ketua UPK PNPM Kadugede sekaligus Ketua Panitia, Gigieh Ginanjar SE.
Hadir dalam kesempatan itu, penanggung jawab operasional (PJOKab) PNPM, Gunarto dan kepala UPTD Pendidikan Kadugede. Hadir pula camat setempat yang diwakili sekmatnya beserta unsur muspika lain. Tak terkecuali hadir pula para kepsek se-Kecamatan Kadugede. Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘UPK PNPM Kadugede Peduli Pendidikan Sekolah Dasar’.
“Kami berharap melalui beasiswa ini mampu lebih memompa semangat anak-anak SD untuk lebih giat lagi belajar. Sehingga kelak mereka berhasil menggapai cita-cita dan menjadi generasi penerus harapan bangsa,” harapnya.
Gigieh mengatakan, itulah satu bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan. Karena sejak awal didirikan, keberadaan PNPM Kecamatan Kadugede ingin dirasakan oleh masyarakat dan bermanfaat sesuai dengan misi BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) Kecamatan Kadugede, yakni Katara Jeng Karasa.
Lebih jauh, Gigieh menjelaskan, UPK Kadugede berdiri paling akhir, yakni pada 2010 silam. Alokasi kucuran dana dari pemerintah kepada UPK itu selama empat tahun mencapai Rp4,6 miliar. “Kami mempunyai aset dana bergulir senilai Rp1,5 miliar. Alhamdulillah pengelolaan kami berjalan lancar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp200 juta,” kata Gigieh.
Kegigihan dalam pengembangan UPK yang ditunjukkan para pengelola berbuah manis. Berkat semangat juang mereka, Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kadugede yang diketuai Otong Habana MPd mampu meraih juara 1 nasional 2013. “Pada tahun 2013 kemarin BKAD Kecamatan Kadugede menjadi juara 1 nasional kategori kerja sama dengan pihak ketiga. Ini merupakan prestasi luar biasa yang patut mendapat apresiasi dari semua pihak,” tukas Gigieh.
Mendengar hal itu, PJOKab, Gunarto mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan. Dia juga berterima kasih atas keberhasilan pengelolaan kegiatan PNPM sehingga berprestasi di tingkat nasional

Kelompok SPP

KETUA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN ( SPP )

SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA

Oleh :

Muhdis S. Rifai, SE

Fasilitator Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan

K

eberadaan Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan merupakan kata kunci keberhasilan program, karena dengan adanya kelompok peminjam apalalagi pinjaman tersebut semakin berkembang bisa diartikan bahwa dalam kelompok tersebut terdapat pengelola, dan ada Kegiatan ekonomi,  yang dua - duanya diperankan oleh kaum perempuan, dari hal tersebut melahirkan epek positip yang luar biasa yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok usaha, dapat membiayai kegiatan UPK termasuk gaji pengurusnya dan Dana sosial yang dapat dirasakan oleh kaum marginal di lingkungan wilayah kecamatan masing-masing, wow...tidak berlebihan jika kita menyebutnya perempuan iniluar biasa.

Tidak bermaksud mengecilkan pera nan pelaku PNPM yang lain, penulis melihat berhasilnya Kelompok SPP ini tidak terlepas dari kontribusi pikiran dan tenaga ekstra Ketua kelompok SPP, mereka bekerja dari mulai membentuk kelompok, pengada an proses administrasi, melakukan setoran ke UPK, sampai rela mendatangi satu persatu anggotanya jika terdapat anggota yang setoran angsurannya terlambat. Jelas.. ketua kelompok merupakan asset yang perlu diraih, dihargai, dan terus dibina sehingga kemampuannya semakin terlatih dengan moral yang penuh tanggungjawab.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, di bulan maret 2013 kemarin bertempat di UPK Kecamatan Japara telah dielenggarakan IST ( In service Training ) dengan peserta Ketua Kelompok SPP beserta para Kepala desanya, hal ini dimaksudkan agar  terjadi sinergi antara pembina PNPM di Desa ( Kades ) dengan Ketua Kelompok SPP, sehingga kepala desa bisa ikut aktip mengawasi kelompok SPP di desanya.

Materi yang disampaikan kali ini disesuaikan dengan kebutuhan  peserta yaitu:

1.      Bidang Administrasi, menitik beratkan manfaat administrasi sebagai alat kontrol berbagai pihak termasuk dapat mencegah sedini mungkin penyimpangan keuangan yang mungkin timbul.

2.      Bidang pelayanan, menitik beratkan manfaat Cutomer Service

3.      Papan Informasi, menitik beratkan Administrasi SPP yang dikirim setiap bulan oleh UPK ke desa selain wajib di tempel di Papan Informasi juga harus diawasi bersama didesa termasuk oleh Kepala Desa, sehingga kalau data yang ada berbeda dengan kondisi sebenarnya agar segera dilaporkan.

4.      Menjaring Input dari peserta untuk kemajuan Kelompok SPP di kecamatan Japara.

Adapun pengisi materi dalam acara ini adalah :  Bpk. Dedi, BA ( PJOK Kec. Japara ),  Bpk. Muhdis S. Rifai, SE ( Fasilitator Kecamatan) , Bpk. Suherman, ST ( Fasilitator Teknik ) dan Bpk. Holil ( Ketua UPK ).

Dan syukur Alhamdulillah menurut pengamatan penulis pelaksanaan IST kali ini mendapat respon yang baik dan penuh antusias, hal ini semakin meyakinkan kita bersama bahwa mereka pelaku – pelaku PNPM didesa,khususnya para ketua Kelompok SPP memilki kemauan untuk maju, selebihnya menjadi PR kita untuk aktip kreatip mencari cara pendampingan sesuai dengan kondisi lokasi tugas  masing – masing..

                                                -------------------oOo-------------------

Merajut Asa Kelompok Rajutan

                                                                                                                                                 Oleh FK Darma

Kecamatan Darma merupakan salah satu Kecamatan yang Kena Imbas dari Nota Dinas Nomor 991/1806/PMD Tentang Pendanaan Kegiatan SPP. Pelaksanaan PNPM MPd Di Darma T.A 2013 adalah merupakan Langkah awal adanya kelompok berbasis mandiri.

Salah satu kelompok yang akan didanai oleh PNPM MPd berdasarkan MAD Penetapan adalah Kelompok Rajutan Desa Cikupa. Kelompok ini terbentuk 5 tahun yang lalu dengan anggota berjumlah 25 orang semuanya perempuan.

Kelompok ini mempunyai kegiatan membuat berbagai macan pakaian rajutan dan kerudung dengan mesin yang tidak memakai teknologi canggih tapi menghasilkan prodak berkualitas, dan pelaksanaannya dilakukan dengan keahlian tangan walaupun prosesnya ada bagian yang pakai mesin.

Kelompok ini merupakan salah satu kelompok binaan UPK Kecamatan Darma dan merupakan salah satu target UPK sebagai kelompok berbasis mandiri.

                       VERIFIKASI KELOMPOK RAJUTAN

Untuk mensosialisasikan kelompok rajutan ini kami ikut dalam pameran pembangunan kabupaten kuningan bekerjasama dengan Satker Kabupaten Kuningan, kami menampilkan bagaimana dari sebuah benang menghasilkan sebuah maha karya kelompok yaituberbagai macam pakaian rajutan dan Kerudung .

 

              Pengunjung Pameran Kelompok Rajutan                                                                 Kunjungan Faskab Kuningan

Alhamdulliah selama ikut pameran ini stand kami menjadi tempat kunjungan para siswa sekolah dan masyarakat yang ingin melihat dan membuat hasil dari kelompok rajutan yang kami tampilkan.

 

                        Hasil Kelompok Rajutan                                                                                      Hasil Kelompok Rajutan

Dari kegiatan pameran ini menjadikan kami optimis untuk lebih mengembangkan kelompok ini baik secara kelembagaannya maupun pemasarannya. Apalagi kelompok ini mendapat dukungan penuh baik dari masyarakat maupun kelembagaan yang ada di UPK Kecamatan Darma.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan kelompok adalah untuk Peningkatan Pelatihan karena anggota kelompok tidak semuanya ahli dalam rajutan ini serta penambahan alat produksi yang memang masih minim sekali dengan anggota kelompok yang banyak serta pesanan yang banyak tidak sebanding dengan alat yang ada.

Mudah mudahan dengan adanya peningkatan pelatihan serta penambahan alat kegiatan kelompok ini bisa menunjang dan meningkatkan produksi kelompok.

Disatu sisi dengan adanya Nota Dinas tentang Pendanaan Kegiatan SPP dapat menunjang atau mengembangkan kelompok kelompok usaha binaan UPK tapi disatu sisi menghambat penambahan aset atau modal UPK .  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Kami para pelaku PNPM MPd baik BKAD, PjOK, UPK maupun pelaku PNPM di Kecamatan Darma menilai sisi baiknya dari Nota Dinas itu.

               Hasil Kelompok Rajutan

Mudah mudahan dengan adanya peningkatan pelatihan serta penambahan alat kegiatan kelompok ini bisa menunjang kesejahteraan para anggota kelompok dan meningkatkan produksi kelompok.

Sampai saat ini pelatihan kelompok rajutan ini belum bisa dilaksanakan karena dana BLMnya masih dalam proses pencairan.

Kegiatan Produksi Rajutan

Terima kasih ........ salam kompak ......PNPM Mandiri Perdesaan....

Lahirnya sebuah kesadaran

Best Practices

Kec.Garawangi-Kab.Kuningan

Lahirnya Sebuah Kesadaran

 

Foto Gedung Paud Tahun 2012

S ejak digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas Tahun 2007 di Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dilanjutkan dengan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009   sampai sekarang telah banyak sekali memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa baik kepada para pelaku PNPM seperti kepala desa/kuwu, BPD, LPM, KPMD, TPK, PK, dan yang lainnya serta kepada masyarakat awam bahwa setiap perencanaan pembangunan khususnya pembangunan prasarana sarana fisik tidak hanya dibutuhkan perencanaannya yang baik, seperti proses survey awal dan pengukuran, pembuatan desain RAB, dan  proses pelaksanaan. Tetapi mereka harus pula merencanakan bagaimana melestarikan atau memelihara bangunan yang sudah dibangun oleh PNPM tersebut. Secara tegas PNPM Mandiri Perdesaan mengatur bagaimana masyarakat penerima bantuan harus melestarikan/memelihara hasil-hasil pembangunan.

Foto Pelatihan TP3 Tahun 2011

D iawali dengan diinformasikannya dalam Musyawarah Desa Sosialisasi tentang kebutuhan TP3 (Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana) PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan mengelola dan memelihara prasarana infrastruktur yang sudah dibangun sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh PTO PNPM. Terbentuklah Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) PNPM Mandiri Perdesaan di masing-masing  desa ( di Kecamatan Garawangi ada 17 desa ) yang pada tahap selanjutnya dilaksanakan pelatihan setiap tahun bertujuan memberikan pemahaman kepada TP3 mengenai tupoksi, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemeliharaan termasuk sumber dana pemeliharaan.

U ntuk lebih mengintensifkan dan memberikan dasar hukum tentang pengelolaan pemeliharaan prasarana di desa, maka Fasilitator memfasilitasi terbitnya Peraturan Desa tentang Pemeliharan Prasarana.

 

Foto Pembahasan Draft Perdes Pemeliharaan FK,FT,BKAD,UPK

M elalui pembahasan beberapa kali di tingkat kecamatan antara FK, FT, BKAD, PjOK, UPK, dan PL mengenai draft isi peraturan desa pemeliharaan akhirnya disepakati isi Peraturan Desa mengenai Pemeliharaan Prasarana dan akan disosialisasikan pada Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya ditetapkan pada Musyawarah Desa.

Peraturan Desa mengenai Pemeliharaan Prasarana  ditetapkan pertama kali oleh desa dalam wilayah Kecamatan Garawangi pada Bulan April 2012.

 

Garawangi, 27 September 2013

Dibuat oleh :

Syarif Mustafa

FT.Kec.Garawangi

Kab.Kuningan

Foto Perdes Pemeliharaan Tahun 2012