BURANAN PNPM TERTANGKAP

Sekitar setahun delapan bulan menjadi buronan, tersangka kasus penggelapan dana bergulir Program PNPM Mandiri Perdesaan, Nunu Siti Nugraha akhirnya ditangkap, kemarin tanggal 17/08/2014. Selama dalam pelarian itu, tersangka yang pernah menjabat sebagai Bendahara UPK pasawahan tersebut mengonrak rumah di Lampung.

Penangkapan tersebut dilakukan Tim Kejari Kuningan tepat pada Hari Kemerdekaan RI, Minggu 17/08/2014 sekitar pukul 17:00. dalam melancarkan aksinya itu, Tim Kejari Kuningan mendapat back up Kejari Bandar Lampung. Selama beberapa waktu, tempat tinggal tersangka tertendus oleh Kejari Bandar Lmpung hingga akhirnya didatangi.

VARIASI METODE PELATIHAN MEMBERIKAN WARNA YANG BERBEDA

Kemampuan dalam memfasilitasi baik itu dalam pertemuan-pertemuan/musyawarah-musyawarah ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan merupakan hal yang biasa bagi seorang Fasilitator Kecamatan. Tentu ini merupakan bukan kemampuan yang instan, tapi melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh fasilitator itu sendiri yang telah dialami dan diikuti oleh fasilitator dan didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimilik ditambah pengalaman organisasi yang pernah diikutinya.

Profesi Fasilitator dalam persyaratan untuk S1 adalah sudah berpengalaman dibidang pemberdayaan minimal 3 tahun. Hal ini jelas berarti fasilitator sudah terbiasa dengan berbicara didepan sebagai nara sumber untuk memberikan informasi, mendorong, mengajak dan memberikan solusi dari apa yang dihadapinya.

KPMD MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MEMFASILITASI PERENCANAAN DESA

KPMD ( Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) merupakan pelaku tingkat desa di PNPM Mandiri Perdesaan, mereka memiliki tugas antara lain memfasilitasi proses pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah desa/dusun, serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan.

KPMD yang dipilih langsung oleh masyarakat ini merupakan orang pilihan yang dengan sukarela mau bekerja tanpa pamrih, mereka telah membuktikan diri mampu mengawal usulan kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diwujudkan dalam keberhasilan PNPM Mandiri perdesaan yang sekarang diakui oleh seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri, termasuk menjadi inspirasi lahirnya UU Desa.

SEPAK TERJANG CAMAT KADUGEDE TERHADAP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Itulah Pa Yanuar…… (Camat Kadugede) yang sangat semangat dan selalu eksis dalam mengikuti setiap perkembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan yang ada di wilayah Kadugede. Beliau seorang Camat yang peduli terhadap Program, hingga membuat beliau sangat dikenal dan bahkan akrab pada pelaku PNPM – MPd baik ditingkat Kecamatan ataupun Desa, bahkan saking sayangnya ama pelaku, beliau tak segan untuk membaur dengan pekerja. Eh …. Lihat tuh.., beliau mau lho bergulat sama adukan semen, pegang Weusinya aja udah pas….., mantap pa Camat….!!!? Yuk kita aduk semennya, lalu kita pasang batunya…..!!

Tidak aneh memang.., seorang Pejabat Pemerintah Daerah atau tataran Kecamatan mengawali sebuah Pembangunan dengan Peletakan Batu Pertama (awal pembangunan). Tapi bagi keluarga besar dan pelaku PNPM-MPd tingkat Desa merupakan kebanggaan tersendiri yang sangat luar biasa. Dengan kepedulian seorang Camat yang mau dan menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya melakukan aktifitas rutin di Kecamatan untuk bisa menghadiri acara tersebut.

 

PEMOTONGAN BLM PNPM MPd T.A 2014

Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomer 4 Tahun 2014 tentang penghematan langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementrian/lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2014 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan kebijakan penghematan dan pemotongan dimaksud, Satuan Kerja Urusan Bersama PNPM MPd Kabupaten diminta untuk melakukan self blocking anggaran dana urusan bersama sebesar 11,8% dari komponen anggaran bantuan langsung masyarakat PNPM MPd dan MP3KIyang sumber dari APBN, (besaran anggaran penghematan dan pemotongan,terlampir):

2. Penghematan dan pemotongan dana urusan bersama (DUB) PNPM MPd tersebut tidak merubah komposisi besaran dana daerah urusan bersama (DDUB) yang bersumber dari APBD, sebagaimana tertuang dalam surat Menkokesra Nomor B-167/MENKO/KESRA/X/2013 Jakarta, 25 Oktober 2013, hal penetapan daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM MPd T.A. 2014

3. Pemerintahan daerah diharapkan dapat menyediakan tambahan dana daerah urusan bersama (DDUB) melalui APBD perubahan sebesar 11,8%, agar pelaksanaan PNPM MPd dan MP3KI dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

UPK JAPARA MEMILIKI GEDUNG SENDIRI

Acara peresmian gedung yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dihadiri oleh PJOKab Kabupaten Kuningan, Camat, PJOK, Kades se-Kecamatan Japara serta undangan lainya, nampak sekali di wajah mereka terpancar suasana bahagia dengan terwujudnya pembangunan ini.

Satu persatu kata sambutan disampaikan dalam acara tersebut, dari mulai PJOK, PJOKab, dan diakhiri sambutan dan sekaligus peresmian oleh Camat Japara, kesimpulan para pembicara diantaranya mengajak dengan memiliki gedung yang cukup representatif dapat meningkatkan pelayanan PNPM kepada msyarakat agar semakin terasa keberadaannya, bahkan secara khusus Camat Japara Bapak Suryono,S.Sn.MM memohon kepada Bupati melalui PJOKab Kabupaten Kuningan agar PNPM MPd ini dapat dilanjutkan pasca tahun 2015 siapapun presidennya, dikarenakan manfaat PNPM sangat terasa keberadaannya.

Penandatangan prasasti oleh Camat Japara yang dilanjutkan dengan do'a penutup mengakhiri acara peresmian gedung PNPM Japara ini.

RAKOR PNPM KUNINGAN KE DUA BULAN JULI 2014

Bertempat di Perumahan Raja Seafood di Bandorasa Kuningan, PNPM MPd Kabupaten Kuningan menggelar Rakor ke dua di bulan juli 2014 ( 16 juli 2014). selain Tim fasilitator kabupaten hadir pula Satker BPMPD Kabupaten Kuningan.Tentunya FK/FT dari 28 Kecamatan ikut hadir. Rakor dimulai pukul 14:00 s/d 18:00 wib.

Sebagai pembuka Pak Gunarto selaku PJOKAB memberikan arahan tentang perlunya peningkatan kerjasama antar Fasilitator. Selanjutnya penyampaian info manajemen dari Pak Basuki selaku FASTEKAB. Point yang disampaikan diantaranya Laporan individu dan program paling lambat tgl 21 Juli Relokasi Fasilitator pertanggal 7 Juli, Honorarium diusahakan tanggal 25 Juli 2014.

Selain itu juga disampaikan adanya protan baru untuk di copy dimasing-masing kecamatan, penilain sikompak dan yang di nominasikan Kadugede Pancalang dan Cimahi, pertanggal 15 Juli baru 17 Kecamatan yang menyerahkan Copy Rekening untuk DDUB.

Sementara itu Atty Ismayati selaku FASKEU yang baru mengenalkan diri. Dia juga menyampaikan isu terkait PTO diantaranya, adanya penolakan terhadap PTO tersebut dan terbentuknya UPK NKRI. Disampaikan juga bahwa per tanggal 15 Juli pencairan BLM dan DOK baru 38%.

Selanjutnya giliran Amat Rahmat selaku Ass FASKAB menyampaikan materi diantaranya laporan mingguan protak paling lambat setiap hari jum'at pukul 16:00 wib. Amat juga menyampaikan pentingnya papan inpormasi di update.