Bintek Program PNPM MP Kabupaten Kuningan

KUNINGAN (20/02/2014) Dalam rangka pembinaan para ketua UPK Program PNPM Mandiri Pedesaan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Jawa Barat diselenggarakan selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu (17 -19/02) di Hotel Tirta Sanita Kuningan diikuti oleh peserta dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Pada kesempatan tersebut Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Kuningan yang terdiri dari Kasi Intelijen bapak Holil, SH., didampingi oleh Jaksa ibu Heni Agustiningsih bertindak sebagai narasumber pada sesi Proses Penangan Perkara.
Antusiasme para peserta dalam mengikuti sesi tersebut nampak dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi khususnya dalam pengelolaan dana-sana bantuan Pemerintah seperti Program PNPM itu sendiri, hingga sesi berakhir masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab karena keterbatasan waktu. Untuk itu bagi para peserta maupun masyarakat yang memerlukan konsultasi hukum secara gratis disarankan dapat datang ke Pos Pelayanan Hukum Masyarakat Kejaksaan Negeri Kuningan.

Kecamatan Japara

Senin, 17 Maret 2014

Pengobatan Gratis Tanpa Politis

Tidak bisa dipungkiri, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga berobat menjadi prioritas pertama bilamana seseorang terjangkit suatu penyakit. faktor Kemampuan keuangan, jarak tempuh ke tempat pelayanan kesehatan, dan faktor kemudahan berobat menjadi alasan kuat masih banyaknya masyarakat desa khususnya kaum RTM  yang sampai dengan saat ini belum mau berobat. Padahal merekapun menginginkan sehat sebagai modal mereka berkarya dan kita harapkan dapat menjadi aktor pembangunan di desanya, pantas saja jika pada Musyawarah Antar Desa ( MAD) LPJ sebelumnya dimana saat itu banyak dihadiri dari keterwakilan RTM memutuskan penggunaan dana sosial salah satunya diperuntukan untuk pengobatan gratis.

Acara yang  mulai tanggal 10 Maret 2014 dan akan berakhir 24 Maret 2014 ini diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Japara bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten Kuningan mendapat respon positip dari masyarakat, terbukti kartu pengobatan tahap pertama yang tercetak 1000 lembar telah habis dipesan masyarakat, ciri utama dari pelayanan kesehatan ini betul-betul gratis dengan prosedur pendaftaran sangat sederhana, karena kades masing-masing desa yang mengetahui persis kondisi kesehatan masyaraktnya langsung turun ketengah masyarakat untuk menyebar kartu kesehatan ala PNPM ini.

Dari pantauan langsung pelaksanaan di lapangan terasa begitu tersentuh melihat masyarakat yang didominasi usia lanjut, rela antri berduyun-duyun datang ke balai desa masing-masing untuk berobat

Tidak dipungkiri pelaksanaan pengobatan gratis bersamaan dengan tahun politik awalnya penuh dengan praduga dari pihak yang memiliki kepentingan Pileg, bahwa program ini disponsori oleh partai/caleg yang akan pentas 9 April nanti, namun setelah dijelaskan bahwa kegiatan ini murni dari PNPM dan tanpa unsur politis akhirnya masyarakat  memahami.

Tentu saja kegiatan ini  menambah deretan panjang tentang keberadaan PNPM MPd  yang kehadirannya selalu ditunggu karena dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perdesaan khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Kecamatan Luragung

 

Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten Kuningan untuk tahun ini hanya sebesar Rp. 33.165.000.000. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang dapat mencapai Rp. 33.445.000.000.

Pengurangan ini terjadi karena PNPM di Kecamatan Luragung yang tahun 2013 bermasalah. Sehingga, kecamatan tersebut tahun ini tidak mendapatkan kembali PNPM.

“Iya dana PNPM dari pusat turun karena Kecamatan Luragung bermasalah,”kata Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan, Gunarto, M.Si.

Dikatakannya, PNPM 2014 totalnya ada Rp. 34.000.000.000 yakni dari APBN sebesar Rp. 33.165.000.000 dan dari APBD sebesar 5 persen sebagai pendamping Rp.1.735.000.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2013) yang total PNPM mandiri pedesaannya hingga Rp. 35.200.000.000 dengan rincian, dari pemerintah pusat Rp. 33.445.000.000 dan dari APBD sebesar Rp. 1.755.000.000.

“Dana PNPM Mandiri dari pemerintah pusat ini sudah dipastikan melalui SK dari pemerintah pusat. Kita tinggal menunggu teknis daerah mana saja yang akan menerimanya,”ucapnya.

---

Kecamatan Kadugede

KADUGEDE – Progresivitas UPK PNPM-MP (Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Kadugede terus melejit. Meski terbilang UPK bungsu di Kuningan, namun dalam setiap tahunnya berhasil memunculkan angka surplus yang cukup menggembirakan.
Untuk 2013 saja, surplus UPK mencapai Rp200 juta, sehingga mampu menebar beasiswa kepada 200 siswa SD kurang mampu. Kemarin (13/3) di Balai Desa Kadugede, UPK tersebut mengumpulkan ratusan siswa-siswi SD cakupan Kecamatan Kadugede. Sedikitnya 200 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, diberikan beasiswa yang disisihkan dari surplus 2013 sebesar 15 persen.
“Ini merupakan kegiatan CSR (corporate sosial responsibiliti) yang kami laksanakan secara rutin. Kali ini berbentuk pemberian beasiswa kepada siswa dan siswi SD di Kecamatan Kadugede. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kami memberikan santunan kepada panti jompo dan anak yatim,” terang Ketua UPK PNPM Kadugede sekaligus Ketua Panitia, Gigieh Ginanjar SE.
Hadir dalam kesempatan itu, penanggung jawab operasional (PJOKab) PNPM, Gunarto dan kepala UPTD Pendidikan Kadugede. Hadir pula camat setempat yang diwakili sekmatnya beserta unsur muspika lain. Tak terkecuali hadir pula para kepsek se-Kecamatan Kadugede. Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘UPK PNPM Kadugede Peduli Pendidikan Sekolah Dasar’.
“Kami berharap melalui beasiswa ini mampu lebih memompa semangat anak-anak SD untuk lebih giat lagi belajar. Sehingga kelak mereka berhasil menggapai cita-cita dan menjadi generasi penerus harapan bangsa,” harapnya.
Gigieh mengatakan, itulah satu bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan. Karena sejak awal didirikan, keberadaan PNPM Kecamatan Kadugede ingin dirasakan oleh masyarakat dan bermanfaat sesuai dengan misi BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) Kecamatan Kadugede, yakni Katara Jeng Karasa.
Lebih jauh, Gigieh menjelaskan, UPK Kadugede berdiri paling akhir, yakni pada 2010 silam. Alokasi kucuran dana dari pemerintah kepada UPK itu selama empat tahun mencapai Rp4,6 miliar. “Kami mempunyai aset dana bergulir senilai Rp1,5 miliar. Alhamdulillah pengelolaan kami berjalan lancar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp200 juta,” kata Gigieh.
Kegigihan dalam pengembangan UPK yang ditunjukkan para pengelola berbuah manis. Berkat semangat juang mereka, Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kadugede yang diketuai Otong Habana MPd mampu meraih juara 1 nasional 2013. “Pada tahun 2013 kemarin BKAD Kecamatan Kadugede menjadi juara 1 nasional kategori kerja sama dengan pihak ketiga. Ini merupakan prestasi luar biasa yang patut mendapat apresiasi dari semua pihak,” tukas Gigieh.
Mendengar hal itu, PJOKab, Gunarto mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan. Dia juga berterima kasih atas keberhasilan pengelolaan kegiatan PNPM sehingga berprestasi di tingkat nasional